17 + 8 Tuntutan Rakyat yang disampaikan Mahasiswa

Berikut adalah isi lengkap 17 + 8 Tuntutan Rakyat, yang memang terbagi menjadi 6 pihak utama—yakni Presiden (Prabowo), DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi—dan masing-masing memiliki poin-poin tuntutan spesifik.

6 Pihak Dituntut & 17 Tuntutan Jangka Pendek (deadline : 5 September 2025)

1. Presiden (Prabowo Subianto):

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

• Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

2. DPR:

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

• Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

• Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk via KPK.

3. Ketua Umum Partai Politik:

• Pecat atau berikan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

• Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di masa krisis.

• Libatkan kader dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

4. Polri:

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

• Hentikan kekerasan polisi dan patuhi SOP pengendalian massa yang berlaku.

• Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota/komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan serta pelanggaran HAM.
  
  

5. TNI:

• Segera kembali ke barak; hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

• Tegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri.

• Komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

6. Kementerian Sektor Ekonomi:

• Pastikan upah layak untuk seluruh tenaga kerja (guru, buruh, tenaga kesehatan, mitra ojol, dll.) di seluruh Indonesia.

• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

• Buka dialog dengan serikat buruh terkait solusi upah minimum dan outsourcing.
  
  

8 Tuntutan Jangka Panjang (deadline : 31 Agustus 2026)

1. Reformasi DPR besar-besaran:

   • Audit independen dan publikasi hasilnya.

   • Tingkatkan standar prasyarat anggota (tolak eks-koruptor), tetapkan KPI, hapus privilese seperti pensiun seumur hidup, fasilitas khusus, pajak ditanggung negara.

2. Reformasi Partai Politik & pengawasan eksekutif:

   • Partai politik wajib mempublikasikan laporan keuangan pertama tahun ini.

   • DPR harus memastikan oposisi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
     
     

3. Reformasi Perpajakan yang lebih adil:

   • Tinjau keseimbangan transfer APBN ke daerah.

   • Batalkan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, susun reformasi yang lebih adil.

4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor:

   • DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset tahun ini.

   • Penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi kepemimpinan & sistem Polri agar profesional dan humanis:

   • Revisi UU Kepolisian.

   • Desentralisasi fungsi polisi (ketertiban umum, keamanan, lalu lintas) dalam 12 bulan.
     
     

6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian:

   • Cabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate tahun ini.

   • DPR mulai revisi UU TNI.

7. Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen:

   • Revisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan dalam kebebasan berekspresi.

   • Presiden harus memperkuat Ombudsman dan Kompolnas.
     
     

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi & ketenagakerjaan:

   • Evaluasi PSN dan prioritas ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan.

   • Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan buruh, audit tata kelola Danantara dan BUMN.
     
     

Ringkasan dalam Tabel